BAB 3 PERKEMBANGAN PENGARUH BARAT DAN MASA PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA
A. BERKEMBANGNYA
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA
1.
VOC
VOC
merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur.
Pengurusnya terdiri dari 6 orang yang disebut “Bewindhebbers der VOC”, ditambah 17 orang pengurus
harian yang disebut Heeren XVII.
VOC juga memiliki hak khusus yang diberikan parlemen Belanda:
-Membuat perjanjian dengan raja2
setempat
-Menyatakan perang dan perdamaian
-Membuat senjata & benteng
-Mencetak uang
-Mengangkat & memberhentikan
pegawai
-Mengadili perkara
Pada tahun 1609, Pieter Both ditugaskan
sebagai Gubernur Jendral VOC di Ambon. Misi utamanya adalah untuk memimpin VOC
menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa. Ketika Jan Pietersoon Coen
diangkat sebagai gubernur jenderal, pusat kekuasaan dipindahkan ke Jayakarta. Selain
melakukan monopoli, VOC juga menjalankan system pemerintahan tidak langsung
(indirect rule). Tidak berlangsung lama, VOC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. dengan
factor-faktor berikut:
-Banyak pegawai VOC korupsi
karena gajinya rendah
-VOC tidak mampu bersaing dengan
inggris (EIC) dan Perancis (FIC)
-Walaupun rugi, pemegang saham
tetap diberi dividen
-Perang Belanda melawan Inggris
-Jatuhnya kongsi dagang VOC di
India & adanya kebebasan pelayaran Inggris ke Indonesia
2. Penjajahan Prancis-Belanda
Di Eropa
sedang dalam suasana Perang Koalisi satu (1792-1797).
Belandapun kalah sehingga membuat rajanya, Willem V, meminta perlindungan dari
Inggris. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis kemudian menempatkan Louis
Napoleon untuk memimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat Herman Willem
Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda sejak 1808. Tugas utamanya adalah untuk
mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels
banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan yang condong kepada kediktatoran.
Contohnya, pembangunan jalan Raya Pos (Groete Postweg) antara Anyer-Panarukan.
Pembangunan jalan raya itu melibatkan banyak tenaga dengan system rodi.
Kekuasaan
sewenang-wenang yang diterapkan Daendels membuatnya ditarik kembali agar citra
Hindia Belanda tidak bertambah buruk. Tetapi penarikan Daendels membua dampak
buruk. Belandapun berhasil dikuasai Inggris. Dengan demikian berakhirlah
penjajahan Prancis-Belanda dengan ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.
3. Penjajahan Iggris
Tahun 1811-1816, Indonesia berada di
bawah kekuasaan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai wakil
gubernur di Jawa dan bawahannya. Tujuan utama pemerintahan Raffles adalah
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu tindakannya yang popular adalah
mencetuskan system sewa tanah (landrent). Hal tersebut tidak membebani rakyat,
namun kondisi di Eropa membuat Thomas Stamford Raffles harus mengakhiri masa
jabatannya di Indonesia. Perang koalisi berakhir dengan kekalahan Prancis.
Negara-negara yang menjadi lawan Prancis mengambil keputusan bahwa sebagai
benteng untuk menghadapi Prancis, Belanda harus kuat. Maka dari itu, dalam
Traktat London tahun 1824, ditetapkan bahwa Indonesia dikembalikan kepada
Belanda.
4. Belanda
Untuk
menangani berbagai persoalan di Indonesia yang baru saja dikembalikan ke
Inggris, pemerintah belanda mengirimkan sebuah komisi. Komisi tersebut terdiri
dari Cornelis Th.Elout sebagai
ketua, dan A.A. Buyskes dan van der Capellen sebagai anggota.
Setelah komisi dibubarkan, van der Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal.
Dia melaksanakan pola konservatif, dalam arti menerapkan kebijakan monopoli
seperti VOC:
a. Masa Tanam Paksa
Ketika van
den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, pada tahun 1830 dia menciptakan
peraturan baru yang bernama ‘tanam paksa’ / cultuur stelsel. Tujuannya untuk
mendapatkan untung guna menutup deficit keuangan negri Belanda. Kemudian, latar
belakang dilakukannya Tanam paksa adalah:
-
Defisit anggaran belanja negri belanda akibat Perang kemerdekaan Belgia dan
perang diponegoro
-
Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan saat itu
-
Perdagangan dan perusahaan belanda mengalami kemunduran
Pokok-pokok ketentuan Tanam
paksa:
-
Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah
-
Tanah tersebut dibebaskan dari pajak
-
Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun
-
Risiko penanaman ada pada pemerintah
-
Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan mendapat
ganti rugi
-
Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah
Waktu yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi waktu menanam
padi
Tanam
Paksa:
-
Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 lahan
-
Tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak
-
Banyak petugas yang curang, berusaha mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya
-
Tanah yang ditanami tanaman wajib cenderung memilih tanah yang subur
Akibat penyimpangan:
1.
Bagi Bangsa
Indonesia
-
Menimbulkan kesengsaraan
-
Pemerintahan Belanda memberikan sanksi kepada petani yang meninggalkan tanahnya
sehingga makin sengsara
1.
Bagi Belanda
-
Memperoleh keuntungan yang sangat besar
-
Timbul penentangan tanam paksa yang dicetuskan oleh golongan liberal dan
golongan etis
b. Politik Liberal
Kolonial
Golongan
liberal berhasil menguasai parlemen sehingga mereka mempunyai peluang untuk
menciptakan undang-undang dasar guna membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1870
keluar undang-undang de Waal:
1.
Undang-undang Gula yang menyebutkan bahwa penanaman tebu harus dilakukan
oleh pengusaha swasta, tidak dengan system tanam paksa
2.
Undang-undang Agraria, isinya menerangkan bahwa gubernur jenderal dan rakyat
dilarang menjual tanah kepada orang asing, tetapi dapat menyewakannya selama 75
tahun
Ini
merupakan awal yang baik walaupun dalam kenyataannya semuanya untuk kepentingan
Pemerintahan Hindia Belanda.
B.
PERUBAHAN POLITIK , EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA AKIBAT
PERLUASAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
Masuknya
kekuasaan bangsa Asing di Indonesia telah menyebabkan perubahan tatanan
politik, sosial, ekonomi dan budaya bagi bangsa Indonesia sebagai berikut:
a. Politik
Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para
Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat,
kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati
telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial.Belanda dan Inggris juga melakukan
intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan
sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite
kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh.
b. Sosial Ekonomi
Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa berbagai dampak bagi
bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya
perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar
digantikan oleh para pejabat Belanda.Kebijakan tanam paksa sampai sistem
ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah.
Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh
orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi
pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara
memeliharanya.
c. Budaya
- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa
pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan
tradisional penguasa pribumi.
- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan
dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.
- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun
bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. Contoh Paku Buwono V
memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito manyusun Kitab
Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain.
C.
PERLAWANAN
DI BERBAGAI DAERAH DALAM MENENTANG DOMINASI ASING
Perlawanan Rakyat Maluku
Upaya rakyat Ternate yang
dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan Baabulah(1575), sejak kedatangan bangsa
Portugis pada 1512 tidak berhasil, penyebabnya adalah tidak ada kerja sama
antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Nuku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir
oleh kekuatan bangsa Belanda yang lebih kuat.
Pelawanan Rakyat Mataram
Sultan Agung yang memiliki cita – cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha
mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada 1628 & 1629
mengalami kegagalan, karena selain persiapan pasukannya yang belum matang, juga
tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan lainnya.
Perlawanan Rakyat Makasar
Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, memberi
jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan – kerajaan Sulawesi tersebut. Untuk
memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin menduduki Sumbawa,
sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian timur dapat dikuasai. Hal ini dianggap
oleh Belanda sebagai penghalang dalam perdagangan. Pertempuran antara Sultan
Hasnuddin dengan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau
pasukan Sultan Hasanuddin. Lalu Belanda meminta bantuan Arupalaka yang
menyebabkan Makasar jatuh ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus
menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667, yang berisi :
a. Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di Makasar
dan Maluku.
b. VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur, dengan pusat
Makasar.
c. Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin
dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone.
Perlawanan Rakyat Banten
Setelah Sultan Ageng Tirtayasa
mengangkat putranya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda
ikut campur dalam urusan Banten dengan mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang
sangat anti VOC, segera menarik kembali tahta putranya. Putranya yang tidak
terima, segera meminta bantuan VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan
tahtanya, akhirnya dengan bantuan VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan
imbalan menyerahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC.
Perang Paderi (1821 – 1837)
Dilatar belakangi konflik antara
kaum agama dan tokoh – tokoh adat Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi)
berusaha untuk mengajarkan Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat
yang bertentangan dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di
wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek – aspek budaya yang bertentangan
dengan aqidah Islam.
Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat yang tidak
ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang ajaran kaum
Paderi, perbedaan pandangan ini menyebabkan perang saudara serta mengundang kekuatan
Inggris dan Belanda.
Kaum adat yang terdesak saat perang kemudian meminta bantuan kepada Inggris
yang sejak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa daerah di pesisir barat
setelah direbut dari Belanda. Golongan agama pada saat itu telah menguasai
daerah pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama.
Pada tahun 1819, Belanda menerima Padang dan daerah sekitarnya dari Inggris.
Golongan adat meminta bantuan kepada Belanda dalam menghadapi golongan Paderi.
Pada Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Sesuai
perjanjian tersebut Belanda mulai mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum
Paderi.
Perang
Diponegoro (1825 – 1830)
Penyebab perang ini adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan –
kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan Yogyakarta. Belanda
seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di Keraton Mataram
terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda.
Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi anggota
Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara karena sikapnya yang kritis
terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan
intervensi Belanda. Oleh karena itu, dia pergi dari keraton dan menetap di
Tegalrejo.
Di mata Belanda, Diponegoro adalah orang yang berbahaya. Suatu ketika, Belanda
akan membuat jalan Yogyakarta – Magelang. Jalan tersebut menembus makam leluhur
Diponegoro di Tegalrejo. Dia marah dan mengganti patok penanda jalan dengan
tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan ke Tegalrejo pada 25 Juni
1825.
Diponegoro dan pasukannya membangun pertahanan di Selarong. Dia mendapat
berbagai dukungan dari daerah – daerah. Tokoh – tokoh yang bergabung antara
lain : Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh
karena itu Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara
yang dipimpin Jendral Marcus de Kock.
Perang Aceh
Aceh dihormati oleh Inggris dan
Belanda melalui Traktat London pada 1824, karena Terusan Suez diuka, yang menyebabkan
kedudukan Aceh menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa
barat. Untuk mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat
Sumatra pada 1871.
Melihat gelagat ini, Aceh mencari bantuan ke luar negeri. Belanda yang merasa
takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun
Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke Kutaraja yang dipimpin
oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut gagal dan Jendral J.H.R
Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh.
Serangan ke – 2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana
kerajaan Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah
dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukkan. Oleh
karena itu, Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menyelidiki masyarakat
Aceh.
Perang Bali
Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung yang mengadakan perjanjian
dengan Belanda pada 1841 yang menyatakan bahwa kerajaan Klungkung di bawah
pemerintahan Raja Dewa Agung Putera adalah suatu negara yang bebas dari
kekuasaan Belanda.
Pada 1844, perhu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng
dan terkena hukum Tawan Karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai
kapal dan isinya. Pada 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng, namun gagal.
Serangan ke – 2 pada 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V Michies dan Van
Swieeten berhasil merbut benteng kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini
diberi nama Puputan Jagaraga.
Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan –
kerajaan Bali dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan.
Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan
Klungkung (1908).
Perang Banjarmasin
Sultan Adam menyatakan secara
resmi hubungan kerajaan Banjarmasin – Belanda pada 1826 sampai beliau meninggal
pada tahun 1857. sepeninggal Sultan Adam, terjadi perebutan kekuasaan oleh 3
kelompok :
▪ Kelompok Pangeran Tamjid Illah,
cucu Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Anom, Putra
Sultan Adam.
▪ Kelompok Pangeran Hidayatullah,
cucu Sultan Adam.
Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada 1859 yang
dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda.
Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah.
Pada 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam
pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas.
D. PERANG DUNIA
II DI KAWASAN ASIA PASIFIK
Perang Pasifik, yang
dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya dan di Tiongkok sebagai
Perang Perlawanan Terhadap Agresi Jepang) (kang-Ri zhanzheng), terjadi di
Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun
1937 dan 1945, namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi setelah 7
Desember 1941, ketika Jepang menyerang Amerika Serikat serta wilayah-wilayah
yang dikuasai Britania Raya dan banyak negara lainnya.
Perang ini
dimulai lebih awal dari Perang Dunia II yaitu pada tanggal 8 Juli 1937 oleh
sebuah insiden yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo Peristiwa tersebut
menyulut peperangan antara Tiongkok dengan Jepang.Konflik antara Jepang dan
Tiongkok dan beberapa dari peristiwa dan serangannya yang penting juga
merupakan bagian dari perang tersebut. Perang ini terjadi antara Jepang dan
pihak Sekutu (yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina,
Australia, Belanda dan Selandia Baru). Uni Soviet berhasil memukul mundur
Jepang pada 1939, dan tetap netral hingga 1945, saat ia memainkan pernanan
penting di pihak Sekutu pada masa-masa akhir perang.
E. PERGERAKAN
NASIONAL PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
Perlawanan
secara Legal
Gerakan Tiga A
• Gerakan ini disebut Tiga A karena semboyannya yang
terdiri atas tiga macam :
• Nippon pelindung Asia
• Nippon cahaya Asia
• Nipppon pemimpin Asia
• Gerakan ini diketuai Oleh Mr. Syamsuddin, tokoh Parindra
Jawa Barat. Gerakan ini tidak banyak menarik rakyat. Oleh karena itu pemerintah
Jepang membubarkan gerakan ini pada tahun 1943 sebagai gantinya dibentuk
Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
• Organisasi ini dibentuk pada 1 Maret 1943 dibawah
pimpinan empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Moh. Hatta, Ki Hajar
Dewantara, dan KH. Mas Mansyur.
• Mereka dinggap mewakili aliran-aliran yang terdapat
dalam masyarakat Indonesia. Karena organisasi ini terlalu bersifat nasional,
maka pada tahun 1944 dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan kemudian membentuk
Jawa Hokokai.
Perhimpunan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai)
• Pimpinan dari organisasi ini di bawah komando militer
Jepang. Organisasi ini tersusun dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
Jawa Hokokai dibentuk karena perang sudah semakin meningkat. Rakyat dituntut
agar memberikan pengabdin yang maksimal dan bersedia mengorbankan diri serta
mempertebal rasa persaudaraan.
Pembela Tanah Air (Peta)
• Pembela Tanah Air (Peta) dibentuk pada tahun 1943, yang
merupakan kesatuan militer bersenjata yang dibentuk atas inisatif Gatot
Mangkupraja. Di sini pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran Jepang untuk
keperluannya. Ternyata Peta inilah nantinya merupakan tenaga inti untuk membela
Republik Indonesia. Jepang memanfaatkan pendirian PETA untuk mengerahkan tenaga
dalam rangka menghancurkan Sekutu, yang dianggap merupakan kemenangan terakhir.
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin)
• Meskipun Jepang mengekang aktivitas semua kaum
nasionalis, namun golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan lain. golongan
ini memperoleh kelonggaran, karena dinilai paling anti Barat. Jepang menduga
bahwa golongan ini akan mudah dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang
masih memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang
dibentuk pada zaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang ke jakarta oleh
Gunseikan Mayor Jendela Okazaki, untuk mengadakan penukaran pikiran. Hasilnya
adalah MIAI diakui sebagai organisasi resmi Umat Islam, dengan syarat harus
mengubah asas dan tujuannya.
Chou
Singi-In
• Memsuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah.
Mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagi front pertempuran. Pada tanggal
8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina
dan Birma akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan
mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu dapat
menyinggung perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena
itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur
Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki adalah Menteri Jepang pertama
kali yang ada di Indonesia.
Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki
itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo datang ke Jakarta.
F. DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
a. Bidang Politik
Sejak masuknya Jepang di Indonesia,
organisasi yang berkembang pada saat itu dihapuskan dan diganti dengan
organisasi buatan Jepang. Tetapi, pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan
pada golongan nasionalis islam karena dinilainya sangat anti-barat, sehingga
organisasi MIAI masih diperbolehkan tetap berdiri, tetapi karena
perkembangannya dianggap membahayakan Jepang, akhirnya MIAI dibubarkan dan
diganti dengan Masyumi.
- Bidang
Pendidikan
Pendidikan zaman Jepang mengalami perubahan
secara drastis. Dimana sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan
kepentingan perang. Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang
juga menanamkan semangat Jepang dan siswa wajib menghapal lagu kebangsaan
Jepang. Para guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkannya
menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar disekolah
untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud
mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan konsepsi
”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.
- Bidang
Ekonomi
Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi
diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber
bahan mentah untuk industri Jepang. Sebagian hasil panen harus diserahkan
kepada pemerintah. Rakyat diperbolehkan memiliki 40% hasil panen mereka,
30%disetor kekoperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa 30%
disediakan untuk bibit dan harus disimpan dilumbung desa. Kadang-kadang semua
itu dirampas oleh Jepang sehingga rakyat hanya makan keladi yang gatal, ubi
jalar atau bekicot serta makanan lain yang tidak layak. Selain itu, Jepang juga
mengharuskan kaum pria yang muda dan sehat serta produktif untuk menjadi
serdadu pekerja (Romusha). Akibatnya tidak sedikit nyawa yang terenggut saat
itu.
- Bidang
Budaya
Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha
untuk dapat menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan
menghormat kearah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat tersebut
merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap
keturunan Dewa Matahari.
- Militer
Demi untuk memenuhi kepentingan perang Asia
Timur Raya yang memerlukan banyak tentara. Pemerintah Jepang berusaha
mengerahkan porensi rakyat Indonesia dengan membentuk pendidikan semi-militer
dan militer, seperti : Seinendan, Keobodan, Heiho dan PETA. Meskipun pengerahan
tersebut dilaksanakan untu kepentingan Jepang, namun bangsa Indonesia mendapat
keuntungan besar dari proses pendidikan militer ini. Hal ini terasa gunanya,
kelak pada saat bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan Belanda yang akan
menjajah kembali Indonesia tahun 1945 – 1949.
- Bahasa
Indonesia
Jepang berusaha menghapus pengaruh barat di
Indonesia. Antara lain dengan pelarangan penggunaan Bahasa Belanda
disekolah-sekolah dan pertemuan resmi. Bahasa yang dboleh digunakan adalah
bahasa Indonesia disamping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran
maupun yang berbentuk sastra, menggunakan bahasa Indonesia.
G. AKTIVITAS PERJUANGAN DALAM MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN
1.
Sidang pertama (29 mei – 1 Juni 1945)
Dalam sidang pertama ini, pembicaraan
dipusatkan pada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka
dengan membahas berbagai usul dari peserta sidang.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno
menyampaikan buah pikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka :
1.
Kebangsaan Indonesia
2.
Internasionalisme
3.
Mufakat atau Demokrasi
4.
Kesejahteraan Sosial
5.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno sesuai
dengan petunjuk seorang ahli bahasa diberi nama Pancasila. Oleh karena
itu setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagi hari lahirnya Pancasila.
Kemudian tanggal
22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang tugasnya untuk membahas dan
merumuskan hasil sidang pertama. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama panitia
kecil atau panitia 9, karena beranggotakan 9 orang :
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. M. Hatta (Wakil)
3. K.H. Wachid Hasyim (Anggota)
4. Kahar Muzakir (Anggota)
5. Mr. A.A. Maramis (Anggota)
6. Abikusno Tjokrosurojo (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. Mr. Achmad Subarjo (Anggota)
9. Mr. Moh. Yamin (Anggota).
Sebagai tindak
lanjut dari sidang pertama maka direkomendasikan Piagam Jakarta (Jakarta
Charter) tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan
rancangan Pembukaan UUD.
Adapun rumusan dasar negara berdasarkan piagam Jakarta adalah :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi
pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sidang Kedua ( 10 Juli – 16 Juli 1945 )
Pada sidang yang kedua BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia :
1. Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno
2. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abi Kusno
3. Panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai Moh. Hatta
Panitia perancang
dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945 menerima konsep naskah pembukaan UUD yang
diambil dari piagam Jakarta. Panitia perancang kemudian membentuk panitia kecil
perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Ia bertugas
menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati.
Tanggal 13 Juli
1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang
untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai
Mr. Supomo. Dalam rapat Pleno tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan
Panitia Perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno :
1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Batang Tubuh UUD
Setelah melalui
sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang UUD akhirnya diterima BPUPKI.
Hal itu merupakan momentum penting dalam menentukan masa depan bangsa dan
negara Indonesia. Rumusan yang telah disempurnakan dan diterima secara bulat
oleh sidang tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
